BANDA ACEH – KDN INDONESIA | DUA tahun sudah sosok Drs Mahdi Efendi mengemban amanah sebagai Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, terhitung sejak Oktober 2022. Banyak gebrakan yang telah dilakukan sejak figur mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh itu dilantik tanggal 11 Oktober 2022 menggantikan Ramli MS selaku bupati definitif yang habis masa jabatannya.
Mahdi melakukan konsolidasi internal serta koordinasi dan sinergi lintas forkopimda, saat mulai menjabat sebagai Pj Bupati Aceh Barat. Walhasil, banyak langkah sukses yang dituai, termasuk setidaknya 11 penghargaan pemerintah yang ia raih. Tahun 2023, Aceh Barat menjadi satu satunya daerah di Aceh yang menerima penghargaan insentif fiskal sebanyak tiga kali secara beruntun di tahun 2023, yang berujung kepada guyuran dana pembangunan di luar APBK untuk Aceh Barat.
Sukses itu–terutama terkait pengendalian inflasi–membuat Mahdi ‘diperpanjang’ langsung masa jabatannya di Aceh Barat oleh Mendagri Tito Karnavian dan diumumkan saat rapat zoom meeting Pengendalian Inflasi secara nasional.
Mahdi melanjutkan trend posiif pengendalian inflasi itu hingga tahun 2024 dan mendapat penghargaan terbaik II secara nasional oleh Bapanas di Juli 2024. Bahkan September 2024, Aceh Barat kembali meraih penghargaan insentif fiskal kinerja tahun berjalan, untuk katagori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dari Kementerian Keuangan. “Saya pikir rentetan penghargaan itu adalah buah kerja kolektif semua pihak, terutama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk terohen kinerja pengendalian inflasi yang diakui secara nasional. Saya hanya menjalankan amanah untuk menjadi koordinator dan fasilitator, alhamdulillah berjalan sesuai harapan. Saya syukuri dan ucapkan terimakasih atas semua dedikasi dan reward yang diterima Pemkab Aceh Barat,” tandas Mahdi yang tak mau jumawa atas rangkaian prestasi itu.
Khusus selama tiga bulan terakhir, sebelum tanggal 11 Okrober 2024 lalu, Mahdi terus melakukan rangkaian gebrakan di Aceh Barat, mulai dari pengendalian inflasi yang terus menunjukkan trend positif, hingga masalah revitalisasi BUMD yang sejak awal ia masuk, kondisinya terseok.
Agustus 2024 inflasi di Aceh Barat tak mencapai setengah digit atau hanya 2,88, walaupun secara year on year pada angka 2,09. Salah satu langkah antisipasi laju inflasi adalah dengan melakukan gelar pasar murah dan gelar pangan murah di Agustus 2024. Termasuk mensubsidi biaya transport cabe merah dari luar daerah, hingga harga ecer bisa lebih ditekan dan terjangkau oleh masyarakat. “Sebelumnya di triwulan ke dua tahun 2024, kita juga telah kucurkan subsidi untuk penjualan cabe merah, hingga masyarakat bisa membeli dengan harga lebih terjangkau. Kita lakukan secara terukur dan dipantau oleh tim, agar kebijakan itu lebih efektif dan dirasakan oleh rakyat,” tutur Mahdi yang juga Staf Ahli Gubernur Aceh di Bidang Polkam.
Dalam kaitan mengendalikan laju inflasi itu juga dilakukan pertemuan rutin high level TPID dan juga melibatkan Bank Indonesia. Penyaluran bantuan perlengkapan nelayan berupa rumpon ijuk untuk penangkapan serta bantuan alat pertanian.
Sementara di sektor penanganan balita stunting, Pemkab Aceh Barat berhasil menurunkan angka stunting, dari 150 menjadi 125 balita, melalui beberapa intervensi. Antara lain pemberian tablet tambah darah hingga pemberian makanan untuk 617 balita. Sedangkan upaya selanjutnya adalah dengan memperkuat regulasi pencegahan stunting tingkat gampong dan desa hingga meningktakan kapasitas kader Posyandu.
Sementara terkait dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Aceh Barat, yaitu Perumda Tirta Meulaboh dan PD Pakat Beusare, Mahdi telah menggulirkan kebijakan revitaliasi, termasuk dengan melakukan penyegaran manajemen.
Beberapa perencanaan strategis untuk meningkatkan kinerja BUMD itu antara lain dengan penguatan lembaga, penyusunan skema bisnis perusahaan untuk langkah penguatan keuangn, serta beberapa hal strategis lainnya. “Sementara untuk aspek layanan publik, kita terus berkomitmen penuh untuk meningkatkan layanan publik di Pemkab Aeh Barat. Kondisi saat saya tinggalkan Aceh Barat, jumlah layanan publik yang telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) sebanyak 71 SOP dengan 71 layanan yang tersebar di 8 OPD,” tukas Mahdi.
Kini setelah tak ada lagi di posisi pucuk pimpinan Aceh Barat, Mahdi berharap agar semua capaian itu berkelanjutan. Karena itu adalah buah dari kerja bersama dan bersama kerja, bukan hasil karya personal. Mahdi secara terbuka menyatakan terimakasih tak terhingga kepada semua elemen dan stakeholders di Aceh Barat yang selama ini telah membantu dan bekerja sama dengan dirinya, dalam mewujudkan Aceh Barat yang adem serta menjadi daerah dengan pengendalian infkasi terbaik secara nasional. “Tanpa ada dukungan dari semua pihak, nonsens capaian itu terwujud. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih untuk semuanya,” kata Mahdi seraya menambahkan, selaku manusia yang dhaif dan tak luput dari khilaf dan salah, ia memohon maaf jika ada tingkah dan langkahnya yang menyalahi atau bahkan memunculkan ketersinggungan dari pihak lain.
Bagi Mahdi, Aceh Barat adalah sebuah kenangan manis yang tak terlupakan dalam rentang karirnya sebagai abdi negara. Karena, sebagai abdi negara ia memang harus siap untuk ditempatkan dimanapun, untuk mengemban tugas dan amanah dari negara..
