MEULABOH – KDN INDONESIA | Menjelang akhir tahun, sejumlah bendahara dinas di aceh barat mengeluhkan kendala akses pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Permasalahan ini terutama dirasakan saat hendak membuat Surat Perintah Membayar (SPM), yang menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
Salah satu bendahara dinas, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengungkapkan kekhawatirannya. “Akses SIPD sangat lambat, bahkan kadang tidak bisa diakses sama sekali. Padahal, ini adalah periode sibuk di mana kami harus menyelesaikan semua laporan keuangan dan administrasi sebelum tahun anggaran berakhir,” ujarnya.
Keterlambatan pembuatan SPM dapat berdampak serius pada proses pencairan anggaran dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Situasi ini berpotensi mengganggu realisasi kegiatan yang telah direncanakan sepanjang tahun, ujarnya.
Bendahara dinas ini berharap agar pemerintah pusat segera menangani kendala ini. “Kami berharap ada langkah konkret untuk memperbaiki sistem ini, karena sangat penting bagi kelancaran administrasi keuangan daerah,” tambahnya.
Kondisi ini menjadi perhatian, mengingat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sangat bergantung pada kelancaran akses SIPD. Ke depannya, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur dan kapasitas sistem guna menghindari kendala serupa di masa mendatang.
Sementara itu, Yanuar dari Kemendagri RI menyebutkan permohonan maaf atas gangguan layanan ini ” Mohon maaf bapak/ibu yang kami hormati karena ada kendala teknis SIPD untuk sementara tidak dapat di akses, kami akan informasikan kembali bila SIPD sudah dapat di akses, kata yanuar dalam pesan whatsapp nya.
Namun katanya, masalah teknis seperti overload sistem akibat tingginya volume akses di akhir tahun diduga menjadi salah satu faktor utama, tutup nya.
(DH)
